Momentum Hari Anti Korupsi Sedunia

http://www.swaberita.com/wp-content/uploads/2008/10/koruptor.jpg

Tanggal 9 Desember diperingati sebagai hari anti korupsi sedunia. Para penggiat anti korupsi dan masyarakat khususnya di Indonesia turun ke jalan sebagai salah satu wujud penolakan terhadap tindakan korupsi. Peringatan tahun ini merupakan sebuah monentum yang tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam kasus korupsi, suap, mafia peradilan, makelar kasus dan kedudukan yang sama di mata hukum.

Korupsi adalah sebuah tindakan yang merugikan karena mencuri kekayaan negara dan digunakan untuk memperkaya diri, tanpa memerhatikan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari korupsi. Sementara banyak penduduk yang masih belum menikmati “kemerdekaan” dari kemiskinan, namun terdapat kelompok yang memanfaatkan (baca: menyalahgunakan) jabatan untuk kepentingan diri.

Ketika perbuatan melanggar hukum tersebut telah merajalela, sebenarnya aparat penegak hukum negaralah yang mempunyai peran untuk memberantas hingga ke akar-akarnya. Akan tetapi, bagaimana jika aparat penegak hukum dapat disuap untuk membelokkan setiap perkara hukum untuk memenangkan oknum dan kelompok yang berduit? Yang terjadi adalah kekisruhan dan ketidakadilan. Jika kepastian hukum sudah bisa dibeli (dengan harga yang mahal), apakah ini yang disebut dengan “setiap warga negara memiliki persamaan di mata hukum”?

Barangkali kasus “njomplang” yang terjadi akhir-akhir ini bisa menjadi sebuah case study, pelajaran dari kasus Ibu Minah, kasus Kholil dan Basar sebagai perwakilan dari masyarakat kecil, kemudian disandingkan dengan kasus Anggodo dan rekaman penyadapan yang telah menjadi hits; telah meruntuhkan sekaligus membuka mata masyarakat atas ketimpangan penegakan hukum di Indonesia.

Supremasi hukum haruslah ditegakkan dalam setiap kasus hukum, khususnya korupsi. Eep Syaefullah Fatah menyebutkan ada 6 infrastruktur yang harus dibangun untuk pemberantasan korupsi di Indonesia (Kompas, Rabu, 9 Desember 2009). Infrastruktur-infrastruktur tersebut meliputi aktor, aturan, lembaga, mekanisme, publik dan sistem. Bagaimanapun, penting untuk menjaga sinergi antar infrastruktur tersebut. Jika salah satu timpang, maka akan terdapat celah dan rapuhlah konstruksi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2009 yang diperingati di Indonesia khususnya, semestinya menjadi momentum yang tepat untuk menegakkan kedaulatan hukum, jadi tidak hanya menjadi jargon-jargon yang terucap dan terjanji belaka.