Ketika Keadilan Dipertanyakan

Tidak bisa disangkal, salah satu penyakit akut yang sudah lama diderita oleh bangsa Indonesia adalah persoalan keadilan di mata hukum. Siapa yang tidak kenal Anggodo? “Artis” yang tenar karena rekaman penyadapan atas kasus penyuapan yang begitu launching bisa menggembarkan seluruh tanah air. Tidak tanggung-tanggung, peluncurannya pun dilakukan di Sidang Mahkamah Konstitusi dan disiaran secara langsung oleh beberapa stasiun televisi serta diliput oleh para pengabar berita. Namun, apakah hukum terus langsung menyentuh Anggodo? Hingga saat ini, kabarnya pun seakan tertelan oleh angin.

Ada pula kasus yang bertolak belakang. Nenek Minah di Banyumas yang mengambil 3 buah biji coklat, langsung diproses oleh hukum tanpa babibu. Meskipun sidang dilaksanakan dengan penuh keharuan, namun demi tegaknya hukum, Nenek Minah pun diganjar hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Lalu, apa bedanya dengan kasus Anggodo?

Sungguh sangat ironi ketika melihat dua peristiwa di atas. Satu contoh lagi kasus hukum yang terjadi di Sumedang. Gara-gara mencuri celana dalam yang dijemur, seorang petani di Sumedang di bawa ke kursi pesakitan karena melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun (Lihat Metro TV, 11 Desember 2009) . Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana aparat hukum begitu cepat memroses setiap kasus hukum apabila yang terkena kasus adalah masyarakat kecil. Berbeda ketika para tokoh, pejabat atau kaum borjuis negeri ini yang terkena perkara. Ada begitu banyak cara yang digunakan untuk mengulur-ulur kasus atau berusaha dengan cara apapun untuk membebaskan diri dari jerat hukum. Lalu apa yang beda antar kelompok tersebut?

Ada yang berpendapat, kalau uang yang berbicara, segala sesuatu menjadi mungkin. Akan tetapi, secara normatif, semua warganegara seharusnya berkedudukan yang sama di mata hukum. Namun kalau melihat contoh kasus di atas, apakah masih ada keadilan di tempat yang seharusnya bisa memberikan keadilan? Masyarakat sudah terlalu gerah dengan berbagai peristiwa yang telah terjadi. Keironian dan ketimpangan yang terjadi dalam banyak kasus hukum di Indonesia telah mendorong beberapa gerakan masyarakat untuk melawannya. Hal itu bisa dilihat pada kasus yang akhir-akhir ini hangat terutama dalam rangka memeringati hari Anti Korupsi dan Hari Hak Asasi Manusia, tanggal 9 dan 10 Desember yang lalu.

Mungkin memang benar kalau sudah tidak ada sudah tidak ada lagi keadilan, yang ada hanyalah kepastian hukum. Jadi, ketika pengadilan tidak ada lagi keadilan, kemanakah harus mencarinya?